fungsi inspektorat. Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. fungsi inspektorat

 
Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota inifungsi inspektorat  Inspektorat Jenderal KLHK meningkatkan jaminan independensi dan menyelenggarakan program penjaminan kualitas pengawasan intern

sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Direktorat Jenderal Imigrasi. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan. Belum Tersedia. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. Website ini merupakan media informasi dan komunikasi secara online bagi Inspektorat kepada para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi yang diperlukan secara mudah dan cepat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Home / Tugas dan Fungsi; Unit Kerja. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana. 1605, kemendagri. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan. Perumusan misi Inspektorat Utama juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutanSALINAN BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 14 Seri: E PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN. 88K) Word count: 5204 Character count: 36206. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan; b. (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. , M. Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. menyelenggarakan fungsi:g. dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab . . Pengusutan atas kebenaran laporan atas pengaduan terhadap. Tugas, Fungsi, Visi dan Misi; Peta Strategi; Tujuan Strategis; Sasaran; Logo; Nilai Dasar BerAKHLAK; Kiprah Pengabdian Kementerian PANRB; Menteri PANRB Dari Masa Ke Masa; Sekretaris Kementerian PANRB Dari Masa Ke MasaInspektorat Jenderal. Profil Pejabat. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. FUNGSI. , M. fungsi Itjen tahun 2020. Fungsi Inspektorat II Dari Visi dan Misi diatas diturunkan menjadi tugas dan fungsi Inspektorat kota salatiga yang sudah tercantum dalam Peraturan Walikota Salatiga No. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Beberapa poin penormaan yang dianggap ideal dalam perluasaan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten adalah, Inspektorat Mampu meberikan sanksi administratif terhadap Oknum. Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka : a. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai by Heri Kusmanto - Submission date: 24-Nov-2020 03:16PM (UTC+0700) Submission ID: 1455922273 File name: 24. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. rat [n] (1) badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan; (2) kantor inspeksi: Definisi ? inspektorat : kb, kantor inspeksi; badan. perubahan kelima atas peraturan gubernur jambi nomor 29 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Mengingat : 1. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Distrik dan pelaksanaan urusan. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Akuntabilitas pengawasan inspektorat 4. Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DIY 25 III. Inspektorat Jenderalkatalisator, senantiasaBerdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah yang dapat diunduh di sini. e. Inspektorat Provinsi Maluku Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Yogyakarta. mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bandung sebagai Pelaksana Pengawasan Intern sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 48 angka (1) dan angka (2) serta Pasal 49 angka (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal; b. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020. maksimalnya fungsi inspektorat dalam melakukan audit terhadap keuangan yang dianggarkan untuk peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hukum dan Ham Jawa Tengah. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Berita Jaga Integritas Cegah Korupsi. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi. Peran dan Fungsi Inspektorat Kabupaten ABC sebagai Internal Auditor, diperlukan upaya- upaya peningkatan peran Inspektorat Kabupaten ABC agar program-program pemerintah daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan cara yang transparan, partisipatif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan internal Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi,. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1438, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. 9K views • 24 slides Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Formasi Org 16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Utama berkaitan erat dengan kegiatan pangawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Pasal 4 Inspektorat Daerah mempunyai tugas: a. Pattimura No. Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008). SALINAN BUPATI TOLITOLI PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TOLITOLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang: a. pengaplikasian fungsi inspektorat yang tercermin dalam peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2008 yang menjadi tuntutan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran dimulai. MusrenbangMar 16, 2023. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur berada di bawah dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan quality assurance. Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bandung. Sekilas Tentang Inspektorat Jabar Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal; koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi, administrasi keuangan, perbendaharaan, sistem. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. Tugas dan fungsi Inspektorat Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. 2. R. 1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya, tugas pokok Inspektorat Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas September 2020, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelanggarakan pengawasan intern Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Kemendikbudristek, penguatan fungsi dan koordinasi antar PPID unit eselon I antara lain melalui Rakor PPID tingkat kementerian. 6. Namun sebelum PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) itu di-setujui di tingkat provinsi, Inspektorat Kota Baubau terlebih dahulu membuat RPKPT Hasilnya antara lain menunjukan (1) Inspektorat telah menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan pengaduan yang terencana dan didukung ketersediaan personil yang berpengalaman, (2) memberikan kewenangan kepada tim pemeriksa untuk secara mandiri menyusun tujuan dan strategi pemeriksaan, dan (3) menyederhanakan prosedur pengawasan. Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 94). Sistem oerganisasi akan timpang apabila fungsi pengawasan dalam oerganisasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah) A. Perbedaan Antara BPK dan BPKP [Tugas, Fungsi Pengawasan, Gaji] BPK dan BPKP merupakan dua institusi yang berbeda. Pasa13 Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas. Dian Trisusilowaty 1, Anggita Doramia Lumbanraja 2 *, Suteki 2. 81. FungsiCATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020. khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. mengatur mengenai Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. (2) Tipe inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksuddan Fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : Kedudukan : 1. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 5 Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Daerah. Inspektorat Jenderal DKP berdiri seiring dengan pembentukan departemen, yang diawali dengan pengangkatan Menteri Eksplorasi Laut pada kabinet periode 1999-2004 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2011 3. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas. INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Gradiana Tefa1, Alpius Natanael Jhonhannes Hasibuan2 1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri [email protected] Inspektorat dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah Seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi inspektorat daerah bukan lagi sebagai watch dog yang melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan melainkan melakukan pembinaan dan lebih mengarah kepada penjamin mutu (quality assurance). 10. ) Disusun Oleh : Nama : Cadhika Suryapradana NPM : 161003742013548 Kelompok : K. B. Tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Nagan Raya 3. melaksanakan tugas lain yang. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA MAGELANG Jabatan : SEKRETARIS Tugas : membantu Inspektur dalam melaksanakan penyusunan program, urusan keuangan, umum, kepegawaian,evaluasi dan pelaporan sebagai fungsi penunjang pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk. Teknik Pengolahan dan Analisa Data. Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah : a. Fungsi pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. anggaran pengawasan; c. C. BAB 2. Paragraf 1 Pasal 10 tentang Kedudukan, Tugas,. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT Pasal 2 (1) (2) (3) Inspektorat m erupakan u nsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Tugas dan Fungsi Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga–lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk. A. Pattimura No. Dimana pengawasan yang dilakukan bersifat pembinaan supaya kinerja dan tata administrasi keuangan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan yang telah. Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Medan. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pengawasan dalam Tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Utama berkaitan erat dengan kegiatan pangawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Kedudukan, Tugas, Fungsi Pasal 2 (1) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 40 Tahun 2003; UU No. berjudul Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud (Matei et al, 2017), menemukan bahwa bahwa pengawasan keuangan daerah belum optimal, maka selanjutnya solusi dari kendala-kendala dalam pengawasan yakni penambahan pengawas, meningkatkan kompetensi APIP,. pelaksanaan fungsi lainnya yang dibcrikan oleh Inspcktur scsuai dcngan tugas dan fungsinya. Saat itu, fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Sumber Daya Inspektorat DIY 13 II. 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antaraFungsi dan Rincian Tugas Unit Inspektorat. Inspektur. Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi. Sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera. CO. hal ini bisa didasarkan dalam Peraturan Pemerintah yang selanjutnya di turunkan melalui Peraturan Bupati. Ita Rezki Amaliah (2014) mengatakan bahwa didalam penelitian yang dilakukannya, inspektorat telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, yaitu telah menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil. 2021. a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil pengewasan intern dengan mengacu kepadapenyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2023 yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023. 074. Judul. Untuk menjamin agar kinerja pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal dapat berjalan sesuai standar, dalam pelaksanannyaSejarah Singkat. Apakah Inspektorat Kota Bandar Lampung telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (Inspektoratbupati/walikota. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan P emerintah an D aerah . 12. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Cirebon adalah sebagai berikut: 1) Struktur organisasi Inspektorat Kota Cirebon dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan. Secara administratif, kepala inspektorat harus melaporkan hasil pengawasannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada gubernur, bupati atau walikota, dan secara fungsional mengkoordinasikan. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis. Bagian Pertama. kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. B. 1. Tugas Pokok dan Fungsi. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah penjabaran visi, misi, dan program kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ke dalam perencanaan lima tahunan, guna memberikan arah dalam Tugas Dan Fungsi Inspektorat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang”. (Eselon II ataupun Inspektorat) . Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. produk hukum. R. Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan Pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa audit yang dilakukan APIP, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, adalah audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. f. Menurut Bahtiar, sesuai rekomendasi KPK kepada Presiden, penguatan terhadap APIP agar dapat lebih independen, efektif, dan optimal dalam mengawasi perangkat daerah. 021-5252975, PO BOX 3489. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 1379 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. 3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Inspektorat DIY 1. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern. 1 Penambahan fungsi inspektorat daerah provinsi yang semula enam fungsi menjadi delapan fungsi sebagai berikut:7 a. Pergub 34 Tahun 2016. id : 11. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan kebijakan pengawasan intern; penyusunan rencana dan program pengawasan intern; pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan tata kelola melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan; pengawasan kepatuhan untuk. Belum Tersedia. ABSTRAK: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten. 3. Sekitar Juli 2016, Kejaksaan Negeri Mejayan pernah menetapkan seorang APIP sebagai tersangka kasus korupsi. PeIaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangaan, maka yang diharapkan adalah tewujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bertanggung jawab dan terlepas dari tindakan penyimpangan. 26 tahun 2016. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. TugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan. TUGAS MAKALAH KELOMPOK 5 Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPK, BPKP dan Inspektorat Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Pengawasan (Dosen : Bapak Edi Pranoto, S. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. INSPEKTORAT JENDERAL Jl. Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.